Fatamorgana Penguasa Politik di Media Massa

Copyright: Pixabay.com

Menurut anda, media apa yang sekarang ini sangat dekat dengan kita? Radiokah, televisi, koran atau internet? Melihat perkembangan zaman sekarang semua media bisa menjadi sangat dekat dan sangat mudah di jangkau oleh setiap pemirsanya. Ini yang kemudian menjadi salah satu penyebab banyaknya orang beralih bisnis pada media massa. Lalu dari semua media di Indonesia tahukan anda berapa jumlahnya?

Dikutip dari laman berita IANN News (Indonesia Archipelago National Network News) pada 29 Mei 2013 bahwa jumlah media massa di Indonesia selama kurun waktu sepuluh tahun ke belakang dari 2010 sudah berjumlah 2000 media massa. Yang terdiri dari 1000 media cetak di seluruh Indonesia, 250 media televisi baik lokal ataupun nasional dan 750 gelombang radio. Dan itu belum lagi di tambah dengan media massa internet yang kini ada.

Jelas, sejak di bukakannya keran reformasi pada tahun 1999 oleh presiden ketiga Indonesia. Perkembangan media massa sangat menjamur seperti di musim hujan. Dan setiap tahunnya terus mengalami penambahan. Ini terjadi karena setiap pemilik modal terkadang melakukan konglomerasi media. Dimana mereka memiliki media lebih dari satu jenis. Mereka melakukan konvergensi media pada bisnisnya.

Misalkan Abu Rizal Bakri selain memiliki perusahaan media Tv One tapi dia juga memiliki perusahaan televisi  ANTV dan media internet Viva News. Lalu kemudian Hary Tanoesodibyo yang memiliki beberapa stasiun televisi di bawah naungan MNC dan juga media onlinenya serta masih banyak lagi pengusaha lainnya yang memiliki media lebih dari 1 jenis.

Melihat fenomena ini masihkah media menjadi pilar ke empat demokrasi di Indonesia? Berdasarkan berita yang masih di peroleh dari IANN News, bahwa dari beribu-ribu media massa tersebut hanya 30 % yang sehat selebihnya bermasalah. Jika dilihat berdasarkan fungsi media sebagai sosial control tentu ini sangat bertentangan. Karena media di Indonesia belum sepenuhnya profesional dan independen.

Apalagi jika kita melihat fenomena sekarang, dimana banyak para pemilik media mulai melirik dunia politik. Sisi dari independenitas media akan terusik karena pastinya akan memihak pada pemilik modal. Berbagai bentuk agenda setting di lakukan oleh media, seolah-olah media tersebut layaknya tunggangan untuk mencapai posisi politik yang paling tinggi.

Tahun pemilu nasional tinggal sebentar lagi. 2014 sudah hampir di depan mata. Dari sejak jauh-jauh hari sudah mulai banyak pemimpin partai politik sekaligus pemilik media mendeklarasikan diri sebagai presiden. Dengan kepemilikan media oleh mereka, tentu ini tidak akan pernah sehat bagi atmosfer demokrasi Indonesia. Anda bisa bayangkan, apa yang terjadi jika pemilik media tersebut menang dalam pemilu nasional? Secara otomatis medianya akan terangkat serta kemungkinan besar masyrakat akan mengakses berita dari media tersebut.

Pantas jika keadaan politik, ekonomi, keamanan Indonesia tidak pernah stabil. Informasi yang harusnya begitu mudah diperolah dan  dapat di buktikan kebenarannya. Kini seakan-akan informasi itu seperti boneka pinokio yang di gerakkan oleh pawangnya dari atas. kebebasan berita di media kita mulai dipertanyakan! Termasuk keidealisan para pekerja pemburu berita yang kini mulai mengekor pada pemilik modal.

Tidak hanya dilihat dari sisi media yang dimiliki oleh partai politik, tetapi menjelang pemilu ini juga masyarakat harus bisa memilih iklan-iklan yang hadir di media. Saat ini media yang dekat dengan semua lapisan masyarakat adalah televisi. Lewat audivisualnya televisi bisa saja mempengaruhi pandangan dari masyrakat dalam memilih pemimpinnya.

Yang terjadi bahwa apa yang ada di televisi bisa saja di dramatisir. Banyak pencitraan yang dilakukan oleh para aktifis politik untuk meraup hati rakyat. Dengan iklan seperti tayangan peduli banjir,  peduli gempa, pemberian santunan kepada anak yatim dan lain-lain. Seolah kini calon pemimpin itu citranya tergantung dari berita yang di sampaikan oleh media. Dan itu bisa menipu. 

Kita tahu bahwa pada tahun 2009 kemarin, presiden Susilo Bambang Yudhoyono menang dalam pemilu 2009 karena pengaruh iklan yang di tampilkan oleh televisi. Betapa seringnya bapak SBY muncul di hampir seluruh iklan di televisi. Dan berkat bantuan media dia bisa mendulang kesuksesan yang kedua kalinya menjadi presiden Indonesia.

Tentu menjelang pemilu ini juga media tidak sepenuhnya bisa independen apalagi menyangkut profit yang akan di peroleh dari iklan yang di sematkan oleh para calon, karena biaya yang dikeluarkan oleh calon untuk iklan mereka di media itu lumayan memberikan sisi ekonomis bagi pelaku media massa.
Ketika media menggembar-gemborkan para penguasa politik yang hanya dilihat dari segi pencitraannya, tidak dari karakter aslinya. Maka, ketika mereka memimpin semuanya akan sirna. Pencitraan itu sesungguhnya hanyalah semu, dan yang tertipu kembali hanyalah masyarakat luas.

Nampaknya keadaan dimana media berkuasa  harus dibatasi. Termasuk para pemilik media tersebut. Bagi kalangan berduit, apapun dapat dilakukan untuk mencapai apa yang diinginkan. Tetapi sebuah negara tidak berpihak hanya pada kalangan berduit saja, tetapi juga masih ada kalangan menengah ke bawah yang perlu disejahterakan. Ketika para calon bersuka cita dengan pencitraanya di media, yang terjadi nantinya adalah si miskin tetap saja miskin. Semuanya tidak mendatangkan pengaruh yang nyata.

Harus ada peraturan khusus yang di tegakkan mengenai kepemilikan media ini. Atau peraturan untuk tidak berpihaknya pada politik. Karena informasi yang benar merupakan hak setiap orang. Jangan sampai media dimanfaatkan oleh segelintir pihak yang ingin berkuasa. Lalu bagaimana langkah yang bisa diambil masyakarat melihat fenomena ini? Sesungguhnya fatamorgana sesaat ini harus di waspadai, masyarakat harus pintar memilih. Lihatlah calon pemimpin anda dari kehidupan aslinya, dari profil kesehariannya. Lalu bandingkan dengan pencitraanya di televiSI. Jangan sepenuhnya percaya terhadap janji politik, pilihlah pemimpin dengan sangat selektif, demi Indonesia yang lebih baik.

(Artikel ini di muat di Rubrik Mimbar akademik PR dengan Judul ” Masihkah Media Jadi Pilar Demokrasi?” pada 13 Juni 2013 dan ini merupakan artikel pertama saya yang dimuat.. saya sangat senang sekali..)Nur LellaPengamat media jugaMahasiswa Aktif Ilmu Komunikasi Jurnalistik